Karawang || Patriotjabar.com – Proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SDN Cikande II, yang terletak di Dusun Cikande III RT.002 RW.003, Desa Cikande, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, semakin menjadi sorotan tajam.
Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan minimnya transparansi dalam proyek ini mengundang perhatian publik. Ironisnya, pelaksana proyek dan konsultan pengawas kompak memilih bungkam saat dikonfirmasi, Selasa, (11/11/2025).
Investigasi mendalam mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek yang seharusnya menjadi fasilitas pendidikan yang layak bagi siswa SDN Cikande II. Temuan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara spesifikasi material yang seharusnya digunakan dengan yang terpasang. Hal ini diperkuat dengan hasil pengukuran ulang menggunakan alat ukur sigmat, yang menunjukkan ketidaksesuaian ukuran besi yang mencolok.
Saat dikonfirmasi, pelaksana proyek berinisial RA hanya memberikan jawaban singkat terkait belum terpasangnya papan informasi proyek. “Sudah sampaikan tinggal dipasang,” ujarnya. Ia juga mengklaim bahwa konsultan hadir saat pelaksanaan dimulai dan semua standar pekerjaan sesuai aturan. “Konsultannya ge bareng pas mulai pelaksanaannya om, Semua standar pekerjaan susuai aturan om,” ucapnya.
Namun, ketika ditanya mengenai masalah material pembesian yang digunakan, RA memilih bungkam, meninggalkan tanda tanya besar di benak publik.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh konsultan pengawas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Ndek. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ndek memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban apapun.
Padahal, tugas utama seorang konsultan pengawas meliputi pengawasan seluruh pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja. Tindakan bungkam seorang konsultan pengawas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban profesional dan dapat dikenakan sanksi.
Selain masalah material dan pengawasan, kondisi keselamatan kerja di proyek ini juga memprihatinkan. Para pekerja terlihat tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, menambah daftar panjang masalah dalam proyek pembangunan RKB SDN Cikande II ini.
Dengan berbagai temuan ini, dugaan adanya praktik yang tidak beres dalam proyek rehab SDN Cikande II semakin menguat.
Meskipun asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, publik mendesak agar pihak terkait segera merilis informasi yang jelas dan transparan terkait proyek ini. Evaluasi terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Disdikpora Kabupaten Karawang diharapkan segera bertindak tegas dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik harus diutamakan demi terwujudnya fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
(Septian)
