oleh :
Riclhard E. G. A. Angkuw
Pengamat Komunikasi Politik dan Kebijakan
JAKARTA || Patriotjabar.com – Di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas, nama Prof. Denny Indrayana kembali mencuat ke permukaan. Bukan karena gagasan konstitusionalnya yang kerap menjadi rujukan, melainkan karena status hukumnya yang seolah berada di “ruang hampa”: masih berstatus tersangka, namun menurut pengakuannya, kasusnya telah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Klaim ini langsung dibantah keras oleh Bareskrim Mabes Polri yang menegaskan bahwa tidak pernah ada penerbitan SP3 terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut. Bahkan, lebih provokatif lagi, Denny menyebut adanya larangan dari pihak kepolisian untuk menunjukkan dokumen SP3 tersebut kepada publik jika memang benar-benar ada.
Sebuah Paradoks Hukum yang Membingungkan
Situasi ini, menciptakan paradoks yang berbahaya bagi kepercayaan publik. Di satu sisi, kita memiliki mantan pejabat tinggi negara yang secara terbuka mengklaim dirinya sudah “bersih” secara prosedural berkat SP3. Di sisi lain, institusi kepolisian bersikukuh bahwa proses penyidikan masih berjalan atau setidaknya tidak pernah dihentikan secara resmi.
Pertanyaan mendasar, yang menggema di ruang publik adalah: Apakah mungkin kepolisian melakukan kekeliruan fatal dengan menerbitkan SP3 bagi seorang tersangka kasus korupsi? Ataukah ini hanyalah strategi framing politik untuk membersihkan citra di hadapan konstituennya?
Jika SP3, benar ada tetapi “disembunyikan”, maka ini adalah pelanggaran transparansi yang serius. Namun, jika SP3 itu fiktif dan hanya alat narasi politik, maka Denny Indrayana sedang memainkan api yang sangat panas dengan memanfaatkan kerentanan publik terhadap isu penegakan hukum.
Politik Narasi di Atas Substansi Hukum
Pernyataan Denny bahwa “polisi melarang menunjukkan SP3” terdengar seperti konspirasi klasik dalam drama politik Indonesia. Narasi ini dirancang untuk membangun simpati: “Saya korban, saya sudah dibersihkan hukumnya, tapi mereka masih menahan status saya.”
Bagi pendukungnya, ini adalah bukti adanya kriminalisasi politik. Bagi skeptis, ini adalah upaya licik seorang politisi ulung untuk mengelabui fakta hukum demi mempertahankan elektabilitas dan posisi tawar di masa depan.
Ujian Berat bagi Kapolri dan Bareskrim
Kasus ini bukan lagi sekadar soal Denny Indrayana pribadi, melainkan ujian integritas bagi Bareskrim Polri. Publik menunggu kejelasan:
Jika tidak ada SP3, mengapa status tersangka yang ditetapkan sejak 2015 ini tidak segera dinaikkan ke tahap penuntutan atau justru dibatalkan jika memang kurang bukti?
Apakah ada intervensi politik yang membuat kasus ini “menggantung” selama hampir satu dekade?
Penundaan kepastian hukum dalam kasus sekelas mantan Wakil Menteri berpotensi merusak fondasi demokrasi. Rakyat butuh jawaban, bukan kabut prosedur yang saling bertolak belakang antara pernyataan tersangka dan keterangan resmi lembaga negara.
Di era keterbukaan informasi, menyembunyikan dokumen hukum—apalagi selevel SP3—adalah hal yang mustahil dilakukan tanpa meninggalkan jejak digital. Jika Denny Indrayana benar-benar memiliki SP3, tunjukkanlah. Jika tidak, berhentilah mempermainkan persepsi publik dengan narasi korban yang tidak berdasar.
Kepastian hukum adalah hak setiap warga negara, termasuk Denny Indrayana. Namun, kejujuran politik adalah kewajiban setiap pemimpin. Keduanya tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat.
(Red)
Komentar