Karawang || Patriotjabar.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Desk Peningkatan Kualitas Data Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang. Kegiatan ini, menghadirkan para pengelola data kecamatan serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang.
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Karawang, Bambang Soegiharta, menjelaskan bahwa ketersediaan data statistik yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, dalam konteks pembangunan daerah, data bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran strategis dalam menghasilkan dan mengelola data sektoral. Oleh karena itu, kualitas data yang dihasilkan di tingkat kecamatan sangat menentukan kualitas perencanaan di tingkat kabupaten,” ujarnya pada kegiatan yang berlangsung di Aula Grand Karawang Indah, Kamis (7/5/2026).
Ia mengakui, masih adanya sejumlah tantangan dalam pengelolaan data, baik dari sisi kelengkapan, konsistensi, maupun validitas. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya pelaksanaan rapat desk ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) Diskominfo Kabupaten Karawang, Guruh Sapta, mengatakan bahwa melalui kegiatan ini pihaknya berharap dapat melakukan review atas rekomendasi BPS terkait pelaksanaan statistik sektoral, meningkatkan pemahaman terhadap standar kualitas data, serta menyamakan persepsi dalam pengelolaan data sektoral.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi dan koordinasi untuk memperkuat sinergi antara kecamatan dan Diskominfo Kabupaten Karawang.
“Saya berharap, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, terlibat aktif dalam diskusi, serta terbuka terhadap masukan dan perbaikan,” ungkapnya.
Melalui rapat desk ini, Guruh menegaskan bahwa komitmen bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia.
“Perlu kita pahami bersama bahwa data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Sebaliknya, data yang kurang akurat dapat berdampak pada kurang optimalnya perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
(Red)
Komentar