Bekasi || Patriotjabar.com – Sejatinya peraturan dibuat agar membentuk Pemerintah Desa yang bersih dan jujur dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) guna mencapai keadilan sosial dan Kesejahteraan masyarakat Desa.
Bagi Pemdes Sukakarya ini hanya isepan jempol belaka, pasalnya program ketahanan pangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) ada tapi tidak dilaksanakan.
Hal ini di ungkapkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukakarya dikantornya pada saat dikonfirmasi wartawan terkait program ketahanan pangan Desa Sukakarya.
Dikatakan Nalih, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) pada Selasa 03/01/2023 memang betul APBN yang 20 persen di Alokasikan buat Jalan Usaha Tani (JUT) dan Benih Padi Namun sampai saat ini belum dilaksanakan.
” Saya sudah sering menegur secara lisan ke Beliau ber Kali-kali, kapan mau di Laksanakan JUT, dan kapan mau di Belanjakan Benih Padi, namun beliau menjawab tar juga gue kerjain jawab Kades Jonni kepada saya” Ungkap Nalih ketua BPD Sukakarya.
Menanggapi hal ini Sekertaris Umum LSM Peduli Keadilan (PEKA) Obay Hendra Winandar mengatakan Salah satu program pemerintah pusat untuk mencapai kemandirian pangan nasional Penggunaan dana Desa untuk ketahanan pangan perlu dipastikan berjalan dengan efektif di Desa sebagai lumbung pangan Nasional.
Lanjut ia,Kalau anggaran 20% untuk program ketahanan pangan masih saja di gorok oleh Oknum Kepala Desa Sukakarya ini sungguh keterlaluan, oknum Kades ini harus berbenah diri, sadar diri tidak boleh selalu dan selalu merugikan negara dan masyarakat. Jadilah Kepala Desa yang amanah sesuai amanah rakyat,jangan selalu bikin ulah nanti ujung- ujungnya jadi bermasalah.
” Saya mau kepala Desa Sukakarya harus sadar sesadar sadarnya, karena masyarakat sudah lelah, letih,susah, anggaran dana Desa digorok gak boleh di biarin ini akan menjadi kebiasaan buruk, LSM PEKA akan membuatkan laporan pengaduan keintansi terkait,” Terang Sekertaris Umum LSM PEKA Obay Hendra Winandar dikantornya Kamis 5/01/2023.
(KEMAL PARID)
Komentar