Dampak Proyek Puncak Sempur, Kelengkapan Dokumen Perizinan Real Estate Rolling Hills Kembali Dipertanyakan Sundawani

Uncategorized554 views

Karawang | Patriotjabar.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Paguyuban Sundawani Kabupaten Karawang yang sejak awal konsisten mengawal penderitaan masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yang terdampak langsung banjir akibat luapan sungai Kali Kalapa, sehingga kerap menjadikan tanggul jebol serta beberapa rumah warga yang roboh akibat terbawa longsoran tanggul.

H. Ranzes Iman Sudirman selaku Ketua DPD Paguyuban Sundawani Karawang kembali berpendapat, pasca ramainya kembali soal perizinan real estate atau perumahan elite Rolling Hills yang berada di Karawang International Industrial City (KJIE).

Kepada rekan – rekan awak media, laki – laki berpostur tubuh tegap ini mengatakan, “Upaya kami sudah sangat maksimal, tapi apa lah daya? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang juga tidak berani ambil tindakan tegas, walau pun sudah berulang kali menimbulkan dampak dan belum adanya dokumen perizinan dalam bentuk Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dari hasil adendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), apa lagi Izin Mendirikan Bangun (IMB), sudah dapat dipastikan belum ada,”

“Masalah ini mencuat kembali, setelah adanya pergerakan massa yang mempersoalkan penataan lahan untuk perkebunan kopi di Puncak Sempur. Sehingga mengingatkan kembali publik untuk mempertanyakan kelanjutan dokumen perizinan Rolling Hills,” Ulas H. Ranzes, Sabtu (04/09/2021).

Dirinya juga menjelaskan, “Dalam hal ini, DPD Paguyuban Sundawani Karawang, sejak awal memiliki sikap yang jelas, sesuai dengan jargon organisasi kami, yaitu ngajaga lembur, yang artinya menjaga kampung halaman. Segala macam bentuk kegiatan yang berpotensi dan sudah menimbulkan dampak, maka kami mengecam keras,”

“Sejak awal Tahun 2020, kami sudah berulang kali melakukan audiensi dengan Pemkab serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, hingga puncak pada saat musim hujan Tahun ini, warga mendesak melalui Kepala Desa untuk dapat mencarikan solusi penanganan banjir,” Ungkapnya.

“Setelah melalui proses yang alot, itu pun harus dengan beberapa kali gerakan yang disertai dengan viralnya video pak Kepala Desa yang sampai dilihat oleh Presiden. Baru lah ada langkah konkret Pemkab Karawang, dengan mengumpulkan semua kawasan industri untuk melakukan normalisasi Kali Kalapa,” Ujar H. Ranzes.

Ditambahkannya, “Malah untuk KJIE sendiri berdasarkan informasi yang saya terima dari pak Kades, untuk kewajiban normalisasi yang dibagi melalui pembagian peran penanggulan banjir, itu belum dituntaskan sampai sekarang. Malah yang sudah menuntaskan baru Karawang International Industrial City (KIIC) saja,”

“Untuk itu, Komisi I DPRD Karawang sudah berjanji akan mengundang KJIE dan Rolling Hills. Saya harapkan itu bukan sebatas wacana, tapi harus segera dilakukan. Undang juga Kepala Desa Wadas beserta unsur masyarakat yang terdampak langsung,” Pungkasnya. (Wanto)

Komentar