KARAWANG || Patriotjabar.com – Sebagian besar rekanan pemborong dan konsultan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang menilai lambatnya proses pengurusan SPK (Surat Perintah Kerja) hingga menimbulkan keresahan yang tak berhujung.
Dikatakan HS salah satu rekanan pemborong. Menurutnya, proses pengurusan SPK tersebut terkesan tidak transparan, pasalnya waktu sudah tinggal hitungan hari dan sudah mendekati akhir tahun 2024. Namun, proses kegiatan pengurusan SPK belum selesai dan justru terkesan saling lempar.
“Mau sampai kapan lagi, dan ini jelas tidak mungkin ke kejar sebab waktu sudah mepet mendekati akhir tahun 2024”, ucapnya kepada media. Sabtu (21/12/2024)
Lebih jauh HS mengungkapkan, bahwa proses pengurusan SPK di nilai kurang transparan dan justru terkesan di ombang ambing.
“Nah kalau proses pengurusan SPK, ini menurut saya kurang terbuka dan yang ada justru malah di ombang ambing. Saya sudah di suruh ke Barjas kemudian di suruh balik lagi ke dinas, dari dinas di kembalikan lagi ke Barjas, dari Barjas di suruh ke Kabid. Jadi intinya, saya merasa kesulitan, padahal gambar dan RAB sudah ada. Siapa yang harus saya temui ini sebenarnya dan kenapa dan ada apa, ko bisa sampai terjadi begini”, keluhnya dengan nada kesal.
“Saya berharap kepada dinas terkait tolonglah segera di selesaikan permasalahan ini, jangan sampai berlarut larut”, pungkasnya.
Sementara itu, untuk melengkapi pemberitaan awak media coba mengkonfirmasi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang melalui pesan whatsap. Namun tidak memberikan tanggapan dan hak jawab bahkan terkesan lebih memilih diam.
(Red)
Komentar