Bupati Karawang Buka FGD Kebijakan Pajak Daerah, Bahas Rencana Penyesuaian NJOP 2027

Karawang || Patriotjabar.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis 19 November 2026.

Kegiatan, yang dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., serta para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha dan pimpinan perusahaan di kawasan industri.

FGD kali ini, membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2027. Hadir sebagai narasumber, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., dari Universitas Katolik Parahyangan yang turut memaparkan hasil kajian terkait penyesuaian NJOP di Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan pajak daerah perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap kebijakan yang direncanakan pemerintah daerah harus memiliki dasar kajian yang jelas serta mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Ia berharap, melalui forum ini seluruh pihak dapat memahami arah kebijakan penyesuaian NJOP tahun 2027, sekaligus memberikan masukan dan pandangan agar kebijakan yang diambil nantinya dapat berjalan dengan baik.

“Prinsipnya, kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan, bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, disampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara NJOP yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Karawang.

Perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas wilayah turut mendorong perubahan nilai tanah dan properti. Sementara itu, pemutakhiran NJOP terakhir dilakukan pada 2022.

Karena itu, penyesuaian NJOP pada 2027 dipandang perlu agar nilai yang digunakan dalam administrasi perpajakan lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah saat ini.

Rencana tersebut, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui FGD ini, Pemkab Karawang ingin membuka ruang komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Terutama pelaku usaha, pengelola kawasan industri, pimpinan perusahaan, dan asosiasi agar rencana kebijakan tersebut dapat dipahami secara menyeluruh.

Tercatat sekitar 500 peserta diundang dalam kegiatan tersebut. Pemkab Karawang berharap, rencana penyesuaian NJOP dapat dikaji dan diterapkan secara terukur serta komprehensif, dengan mempertimbangkan perkembangan setiap wilayah.

Optimalisasi pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tidak hanya memperhatikan potensi pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat serta dunia usaha.

(Red)