KARAWANG || Patriotjabar.com – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Al Inayah Kutamukti, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp2.122.660.000 tersebut, diduga mengalami sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, baik dari segi spesifikasi teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan hasil penelusuran awak media di lokasi pekerjaan Selasa (17/11/2026), ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya, berkaitan dengan penggunaan material konstruksi yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Dalam penelusuran tersebut, awak media menyoroti ukuran material pembesian, khususnya begel pada tiang, cor sloof, dan ring balok. Hasil pengukuran awal disebut menunjukkan ukuran sekitar 4,91 milimeter. Selain itu, ketebalan material baja ringan yang ditemukan disebut sekitar 0,65 milimeter.
Temuan tersebut, memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis serta RAB yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku, menyambut baik bantuan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, ia berharap pelaksanaannya benar-benar memperhatikan kualitas bangunan.
“Sebetulnya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah atas adanya bantuan pembangunan ini. Namun, kalau pekerjaannya tidak sesuai ketentuan, tentu kami sangat kecewa. Apalagi ini bangunan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan anak-anak. Kualitasnya harus benar-benar diperhatikan,” ungkapnya.
Selain itu, Warga meminta dinas dan instansi terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), agar turun langsung melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.
Menurutnya, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan harus digunakan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga kualitas serta kuantitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan.
“Kami berharap APH dan instansi terkait turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Jangan sampai anggaran pemerintah yang cukup besar justru tidak menghasilkan bangunan dengan kualitas sebagaimana mestinya,” harapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media di lokasi pekerjaan, SM yang mengaku sebagai pekerja menyampaikan bahwa material yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan bangunan.
Terkait penggunaan besi begel untuk sloof dan ring balok, ia menyebut menggunakan besi berukuran 8 milimeter. Adapun material baja ringan, menurut keterangannya, menggunakan ketebalan 0,75 milimeter.
“Semua sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang sedang dikerjakan. Untuk besi begel sloof dan ring balok menggunakan besi 8 milimeter, sedangkan baja ringan menggunakan 0,75 milimeter. Material tersebut juga bukan kami yang membeli, melainkan pihak sekolah,” jelasnya.
Adanya, perbedaan keterangan antara hasil pengukuran awal awak media dan penjelasan pekerja tersebut semakin memperkuat perlunya verifikasi teknis secara objektif oleh pihak yang berwenang.
Pemeriksaan perlu dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan, RAB, spesifikasi teknis, bukti pengadaan material, serta hasil pengukuran langsung di lapangan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material, maupun pelaksanaan pekerjaan revitalisasi tersebut.
Awak media, masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) selaku pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi, guna memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
Pemberitaan ini, merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan sarana pendidikan.
(Epeng/Junaedi)
