KARAWANG || Patriotjabar.com – Pengelolaan lahan yang disebut berkaitan dengan aset PT Pertamina EP di Dusun Salam, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian publik. Pengakuan HI yang menyebut dirinya ditunjuk pihak Pertamina untuk mengelola lahan tersebut, termasuk menerima modal sebesar Rp52 juta, memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penunjukan, transparansi pengelolaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Dalam keterangannya, kepada Patriot Jabar, HI menyatakan bahwa dirinya tidak mencaplok ataupun mengontrak lahan tersebut. Ia mengaku diminta langsung oleh pihak Pertamina untuk melakukan pengelolaan.
HI menyebut, pihak Pertamina datang langsung menemuinya dan memberikan modal sebesar Rp52 juta untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan.
Menurut HI, pengelolaan tersebut berkaitan dengan kepentingan pertanian masyarakat sekitar. Ia beralasan, bahwa lahan yang dibiarkan terbengkalai berpotensi menimbulkan persoalan hama yang dapat berdampak terhadap tanaman warga.
Meski demikian, dasar penunjukan HI, mekanisme pemberian modal, serta dokumen yang menjadi landasan pemanfaatan aset masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak perusahaan.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sedang berlangsung. Sumber tersebut, menyebutkan bahwa jawaban atas surat klarifikasi kepada Pertamina diharapkan diperoleh dalam waktu dekat.
Praktisi Hukum Soroti Transparansi dan Mekanisme Pengelolaan
Sementara itu, Richard E. G. A. Angkuw, S.H., M.H., selaku praktisi hukum, menilai bahwa pihak Pertamina maupun pihak penggarap seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena lahan yang dimaksud bukan merupakan lahan pribadi, sehingga pemanfaatannya harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Ia mempertanyakan, mengapa pemerintah setempat tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan maupun pemanfaatan lahan tersebut.
Menurut Richard, apabila pengelolaan lahan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan atau profit, semestinya terdapat mekanisme yang diatur secara jelas, termasuk mengenai dasar kerja sama, penggunaan dana, pembagian hasil, serta pertanggungjawaban administrasi.
“Kalau berbicara mengenai nilai profit atau kegiatan usaha, seharusnya ada mekanisme yang diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Jangan sampai pengelolaan aset berjalan tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Jika terdapat, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, tentu harus ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Richard menambahkan, keterlibatan pemerintah setempat juga penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Klarifikasi Pertamina Dinantikan
Persoalan ini, tidak cukup hanya dijelaskan melalui pengakuan pihak pengelola. Diperlukan keterbukaan dari Pertamina mengenai status lahan, dasar penunjukan HI, mekanisme pemberian modal Rp52 juta, serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Klarifikasi Pertamina menjadi penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai tata kelola aset perusahaan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Pertamina mengenai dasar penunjukan HI, status penggunaan lahan, dan pemberian modal tersebut masih dinantikan.
(Isak)
