KARAWANG || Patriotjabar.com – Aktivitas penggarapan lahan yang disebut-sebut sebagai aset PT Pertamina oleh warga mulai memunculkan sejumlah pertanyaan. Persoalan ini menjadi perhatian, terutama terkait status lahan, dasar perizinan, mekanisme pemanfaatan, hingga transparansi kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada salah satu narasumber berinisial HI, penggarapan lahan tersebut disebut tidak memiliki kontrak penggarapan sawah dengan pemerintah desa maupun pengukuhan lahan melalui pihak desa.
HI menjelaskan, bahwa persoalan penggarapan tersebut tidak melibatkan pemerintah desa. Menurut keterangannya, komunikasi dan kesepakatan penggarapan dilakukan secara langsung antara pihak Pertamina dengan warga yang menggarap lahan tersebut.
Namun, keterangan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai dasar hukum dan mekanisme kerja sama yang dilakukan.
Hubungan Pertamina dan HI Menjadi Sorotan
Seorang sumber, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, bahwa keterkaitan antara pihak Pertamina dan HI perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Sumber tersebut, mempertanyakan apakah terdapat perjanjian resmi dalam penggarapan lahan itu, bagaimana mekanisme kerja samanya, serta mengapa pemerintah desa disebut tidak mengetahui aktivitas pemanfaatan lahan tersebut.
Menurut sumber itu, transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul dugaan maupun pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan lahan.
Mengapa BUMDes Tidak Dilibatkan?
Selain persoalan perjanjian, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan atau pemanfaatan lahan tersebut.
Sumber tersebut, mempertanyakan mengapa pihak Pertamina tidak mempertimbangkan pola kerja sama melalui BUMDes, sepanjang diperbolehkan secara hukum dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
Padahal, apabila terdapat peluang pemanfaatan lahan yang dapat dikerjasamakan, keterlibatan BUMDes berpotensi membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Dengan mekanisme, yang transparan dan pengawasan yang jelas, peluang kerja sama semacam itu diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada pihak tertentu, tetapi juga dapat mendorong perekonomian desa.
Rencana Pengurugan Perlu Kejelasan
Terlebih, berdasarkan keterangan HI, lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk kegiatan pengurugan pada Februari mendatang.
Kondisi ini, semakin memperkuat pentingnya kejelasan mengenai status lahan, izin penggarapan, jangka waktu pemanfaatan, serta kepastian rencana penggunaan berikutnya.
Pertamina dan Pemerintah Desa Perlu Memberikan Klarifikasi
Sejumlah pertanyaan, kini menunggu jawaban resmi dari pihak Pertamina. Apakah benar, terdapat perjanjian penggarapan dengan HI? Jika ada, bagaimana bentuk dan dasar hukumnya? Mengapa pemerintah desa tidak mengetahui aktivitas tersebut? Apakah peluang kerja sama melalui BUMDes pernah dibahas?
Pemerintah desa, perlu memberikan penjelasan mengenai sejauh mana pengetahuan dan kewenangannya terhadap pemanfaatan lahan tersebut.
Media ini memandang, bahwa transparansi pengelolaan aset perusahaan negara merupakan hal penting. Apabila terdapat peluang kerja sama yang sah, kepentingan masyarakat dan potensi pendapatan desa juga patut menjadi bahan pertimbangan.
Pemberitaan ini, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pertamina, HI, pemerintah desa, maupun pihak terkait lainnya.
Hingga berita ini disusun, persoalan mengenai dasar perjanjian, mekanisme penggarapan, dan kemungkinan kerja sama dengan BUMDes masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
(Isak)
Komentar