Karawang || Patriotjabar.com – Proyek pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk warga kurang mampu di dusun Desa Ciptamargi, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Program sosial yang semestinya, menjadi angin segar bagi warga berpenghasilan rendah ini diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi tanpa mengindahkan petunjuk teknis (juknis) konstruksi serta mengabaikan prinsip transparansi publik.
Berdasarkan hasil pemantauan, langsung awak media di lokasi proyek Kamis (12/11/2026), proses pembangunan fisik rutilahu tersebut disinyalir kuat tidak memenuhi standar mutu konstruksi. Salah satu kejanggalan paling mencolok terlihat pada penggunaan material besi begel untuk pengecoran kolom dan sloof, di mana pelaksana menggunakanbesi berdiameter 7,7 mm dan besi cincin berukuran 3,4 mm.
Ukuran material yang terpasang di lapangan tersebut berbanding terbalik dengan juknis standar pembangunan rutilahu. Keterangan dari salah seorang pekerja proyek di lokasi mengungkapkan bahwa perakitan struktur bangunan seharusnya menggunakan besi utama berukuran 10 mm dengan kombinasi besi cincin berukuran 6 mm. Pengurangan volume dan dimensi material besi ini dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan serta ketahanan fisik rumah saat ditempati kelak.
Dugaan penyimpangan teknis material tersebut, berada di 2 titik. Enting salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun Cibadar 2 Desa Ciptamargi, Kecamatan Cilebar,Kabupaten Karawang.
Tak hanya persoalan spesifikasi material, proyek fisik yang sudah berlangsung selama beberapa hari, pelaksana juga disinyalir melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di lokasi pengerjaan, tidak terlihat dipasang papan nama proyek yang memuat perincian nilai anggaran, sumber dana, masa pelaksanaan, maupun identitas penyedia jasa atau pelaksana kegiatan.
Guna menjaga asas perimbangan berita (cover both sides) dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), awak media terus berupaya mengumpulkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Klarifikasi resmi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, serta kontraktor pelaksana sangat diperlukan untuk menjawab perihal tersebut.
Publik dan awak media, berharap pihak dinas teknis segera turun ke lapangan untuk melakukan audit serta pengawasan secara menyeluruh terhadap pengerjaan proyek rutilahu di Desa Ciptamargi. Langkah tegas dan korektif sangat mutlak dilakukan agar bantuan sosial bidang perumahan ini tepat mutu, aman dihuni, dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagia Keluarga Penerima Manfaat.
(gugun)
