KARAWANG || Patriotjabar.com – Persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berkaitan dengan aset PT Pertamina EP di Dusun Salam, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian warga.
Seorang warga berinisial M.B., yang berdomisili di Desa Karangjaya, secara resmi mengajukan permohonan klarifikasi, keterbukaan informasi, dan pemeriksaan legalitas penguasaan aset tanah kepada Direksi PT Pertamina EP.
Dalam surat tertanggal 9 November 2026 tersebut, M.B. meminta perusahaan memberikan penjelasan mengenai status kepemilikan tanah yang berkaitan dengan kegiatan Pertamina di wilayah Dusun Salam.
Permohonan tersebut dilatarbelakangi informasi dan kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa tanah yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau aset Pertamina diketahui berada dalam penguasaan seorang perseorangan berinisial H.I.
Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai status hukum tanah, dasar penguasaan oleh pihak perseorangan, serta kemungkinan adanya hubungan hukum atau perjanjian kerja sama dengan pihak perusahaan.
M.B. meminta PT Pertamina EP menjelaskan apakah tanah tersebut tercatat sebagai aset perusahaan, apakah terdapat perjanjian sewa atau kerja sama pemanfaatan, serta apakah penguasaannya telah memperoleh persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang.
Selain itu, ia mempertanyakan mekanisme pembayaran, nilai transaksi, penerimaan pendapatan, dan pencatatannya dalam administrasi keuangan perusahaan.
Permohonan klarifikasi tersebut juga menyoroti kesesuaian pemanfaatan tanah dengan ketentuan tata ruang, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Dalam suratnya, M.B. meminta Direksi PT Pertamina EP melakukan verifikasi lapangan, memeriksa dokumen perjanjian dan kewenangan pejabat terkait, serta mengambil langkah pengamanan aset apabila ditemukan penguasaan tanpa dasar kewenangan yang sah.
“Penguasaan aset perusahaan oleh pihak perseorangan, apabila benar terjadi, harus memiliki dasar hukum, kewenangan, dan pertanggungjawaban yang jelas,” demikian salah satu poin dalam surat permohonan tersebut.
M.B. berharap persoalan ini mendapat perhatian serius sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan aset badan usaha milik negara (BUMN).
Ia meminta agar PT Pertamina EP memberikan jawaban tertulis dalam waktu 10 hari kerja sejak surat diterima.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari PT Pertamina EP maupun penjelasan dari pihak H.I. mengenai persoalan yang dipertanyakan.
(Isak)
Komentar