Karawang || Patriotjabar.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menerima kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam rangka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kamis (26/2/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum apresiasi atas capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di Kabupaten Karawang.
Kedatangan kedua menteri disambut langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh bersama jajaran Forkopimda. Turut hadir anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, para kepala OPD, camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, hingga relawan se-Kabupaten Karawang.
Sosialisasi DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan data terpadu tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembenahan data menjadi kunci utama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
“Pembenahan data adalah langkah mendasar. Dengan data yang akurat, transparan, dan akuntabel, bantuan sosial bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama satu tahun terakhir pemerintah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Evaluasi juga dilakukan terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat pada desil 1–5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat pada desil 6–10 justru masih tercatat sebagai penerima.
“Ke depan, penonaktifan peserta yang tidak lagi sesuai kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi tiga bulan,” tambahnya.
Di Kabupaten Karawang, tercatat sebanyak 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp585,787 miliar. Program tersebut meliputi bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), permakanan, santunan yatim piatu, hingga PBI-JK.
Mensos juga mengapresiasi capaian Pemkab Karawang yang telah merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen sebagai bentuk komitmen menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dalam memastikan validitas data.
“Pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari RT/RW, pendamping PKH dan desa, operator desa, hingga dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses pendataan lebih transparan dan akuntabel, sehingga potensi ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir. DTSEN tidak hanya menjadi dasar penyaluran bansos, tetapi juga rujukan program pembangunan desa seperti rumah layak huni dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan para menteri. Ia menegaskan bahwa validitas data sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang akurat akan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima haknya. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas layanannya,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Karawang optimistis implementasi DTSEN akan semakin memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
(Red)
