Karawang || Patriotjabar.com – Proyek pembangunan jembatan poros desa di Dusun Rancanungul, Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Karawang, menjadi sorotan masyarakat. Pelaksanaan proyek yang seharusnya memprioritaskan keselamatan kerja (K3) justru diduga kuat diabaikan, sehingga berpotensi membahayakan para pekerja. Selain itu, pengawasan dari Dinas terkait diduga tidak optimal, mencerminkan lemahnya kontrol terhadap proyek yang dijalankan.
Proyek ini memiliki rincian sebagai berikut:
Nama kegiatan: Pembangunan Jembatan Poros Desa Dusun Rancanunggal Desa Labanjaya Kec. Pedes
Panjang: 16,00 meter
Lebar: 3,50 meter
Nomor kontrak: 027.2/…../10.2.01.0040.1.6.ABT/KPA-JLN/PUPR/2025
Pelaksana: CV. Graha Bangun Nusantara
Nilai kontrak: Rp 398.166.000,-
Sumber dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang 2025.
Warga di lokasi pekerjaan mengutarakan keprihatinan atas kondisi proyek. Ap, menjelaskan bahwa para pekerja di lapangan tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar. Bahkan, pekerja las terlihat bekerja tanpa helm pelindung, sarung tangan, atau kacamata khusus, padahal pekerjaan tersebut menghadirkan risiko tinggi.
Ia menyatakan rasa khawatir terkait kondisi tersebut, terutama mengingat besarnya anggaran proyek yang tidak sebanding dengan perhatian terhadap keselamatan pekerja. Menurutnya, kelalaian terhadap penggunaan APD tidak bisa dianggap remeh, mengingat pentingnya APD dalam mencegah risiko cedera serius akibat bahaya seperti panas ekstrem, percikan api, sinar ultraviolet berbahaya, dan asap beracun.
“Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Anggaran proyek besar, tapi kenapa keselamatan pekerja seperti tidak ada harganya? Ini sangat memprihatinkan”, ujarnya.
Dugaan lemahnya komitmen pelaksana proyek, CV. Graha Bangun Nusantara, terhadap penerapan K3 semakin disorot. Selain itu, ketidakhadiran pengawas dari Dinas terkait di lokasi proyek dianggap sebagai faktor yang memperburuk keadaan.
Masyarakat mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang untuk segera mengambil langkah evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini. Mereka mengingatkan agar fokus pada target pembangunan tidak mengorbankan keselamatan para pekerja, dan mempertanyakan apakah dana untuk K3 telah dialokasikan dengan benar atau justru terjadi penyimpangan yang berimbas pada kerugian negara serta membahayakan nyawa pekerja.
“Kami mendesak pihak berwenang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini. Jangan sampai hanya mengejar target pembangunan, tapi mengorbankan keselamatan para pekerja”, tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Graha Bangun Nusantara dan Pengawas belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran dan abai terhadap keselamatan kerja. Masyarakat berharap tindakan cepat dari pihak terkait untuk memastikan keselamatan pekerja serta transparansi anggaran proyek di masa mendatang.
(Septian)
Komentar