Karawang || Patriotjabar.com – Program pengelolaan dan pengembangan sistem air domestik di Kabupaten Karawang diduga mengalami kendala serius hingga terjadi mangkrak. Rabu, 27 Agustus 2025. Akibat mangkraknya proyek tersebut kini menjadi sorotan publik setelah warga Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta menyuarakan kekecewaannya akibat pekerjaan yang tak kunjung selesai.
Proyek yang semestinya berjalan sesuai jadwal untuk pembangunan fasilitas sanitasi berupa tangki septik individual, justru berhenti di tengah jalan. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi warga penerima manfaat yang sudah lama menantikan bantuan sanitasi dari pemerintah.
Onong, salah seorang warga penerima manfaat di Desa Gombongsari RT, 01/01 mengaku kecewa karena pembangunan tangki septik yang seharusnya menjadi solusi sanitasi keluarganya, justru tidak kunjung rampung. Ia menyebut, pengerjaan baru dilakukan selama dua hari, kemudian berhenti tanpa kejelasan. Hingga kini, sudah 3 minggu, proyek tersebut mangkrak tanpa ada kejelasan kapan di kerjakan.
“Kami ini sudah menunggu lama. Katanya ada bantuan sanitasi, tapi kenyataannya hanya dikerjakan dua hari saja lalu berhenti. Tidak ada lagi aktivitas pekerja yang datang. Sudah tiga minggu lebih kami menunggu, hingga kini tidak ada kabar lagi dari pelaksana.” keluh Mak Onong kepada awak media.
Sementara itu, awak media mencoba menggali keterangan dari salah seorang aparat Desa Gombongsari yang enggan disebutkan namanya, Ia membenarkan bahwa di desanya mendapat bantuan sanitasi individual sebanyak 20 unit, dimana bantuan tersebar di sebar di empat kedusunan. Namun, ia menegaskan pihak desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, biasanya program sanitasi dengan status swakelola akan melibatkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sehingga desa dan warga bisa ikut andil dalam pengelolaan serta pengawasan pembangunan. Namun kali ini, program tersebut tidak berstatus swakelola sehingga desa tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi secara penuh.
“Kalau swakelola, biasanya ada KSM, jadi masyarakat dan desa ikut terlibat. Tapi karena ini bukan swakelola, pihak desa hanya sebatas mengetahui adanya program. Untuk pelaksanaan teknis, semua ditangani pihak pelaksana atau pemborong,” jelasnya.
Ia juga mengakui telah menerima laporan dari sejumlah warga terkait mangkraknya pembangunan sanitasi. Menurutnya, memang benar sudah sekitar 14 hari tidak ada aktivitas pembangunan di lapangan. Kondisi ini membuat warga bertanya-tanya tentang kelanjutan proyek tersebut.
Kondisi proyek yang terhenti tanpa kejelasan menimbulkan dugaan adanya persoalan teknis maupun administratif yang belum diselesaikan oleh pihak pelaksana. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Dinas terkait.
Warga berharap pemerintah daerah dan Dinas terkait untuk segera turun tangan dan memberikan penjelasan juga solusi agar program sanitasi ini bisa kembali berjalan. Mereka menilai, kebutuhan sanitasi yang layak sangat penting bagi kesehatan keluarga, sehingga keterlambatan penyelesaian program justru berpotensi merugikan masyarakat.
(Gugun Gunawan)
Komentar