Karawang || Patriotjabar.com – Pemerintah Kabupaten Karawang tengah menggulirkan kebijakan pengadaan kendaraan operasional berupa sepeda motor untuk Kepala Desa dan perangkat desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Karawang.
Di ketahui, jenis kendaraan tersebut adalah Honda PCX yang dilengkapi dengan logo Pemkab Karawang yang di duga dibeli dengan harga sekitar Rp. 35 juta per unit dari anggaran Dana Bagi Hasil (DBH). Ironisnya, kebijakan tersebut justru menuai pro dan kontra di kalangan Kepala Desa.
Seperti yang di ungkapkan Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Endang Macan Kumbang.
“Saya tidak setuju dengan inventaris sepeda motor. Alasannya, untuk kepala desa itu tidak begitu urgen. Uang senilai tiga puluh jutaan itu masih bisa dipakai untuk hal yang lebih penting, seperti peningkatan SDM, pendidikan, dan kesehatan.” Tandas Endang kepada awak media pada (6/4/2025).
Ia juga mengkritisi sumber anggaran pembelian motor tersebut yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) desa. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak memaksakan kebijakan dengan mengorbankan pos anggaran penting di tingkat desa.
“Kalau memang pemerintah ingin memberikan inventaris, ya jangan dari DBH. Itu kan dana yang harusnya fleksibel untuk kebutuhan masyarakat. Harusnya dari APBD langsung, bukan membebani desa,” Tegasnya.
Menanggapi terkait logo Pemkab Karawang yang terpasang di motor operasional tersebut, Endang menyebut hal itu bukan dibuat oleh dinas atau instansi, melainkan dipesan langsung ke pihak dealer dengan biaya tambahan.
“Logo itu dibuat oleh dealer, biayanya Rp 400.000. Mekanismenya, pembeli hanya menunjukkan gambar atau desain logonya, lalu dealer yang memasangnya,” jelasnya.
Endang berharap, ke depan kebijakan seperti ini bisa lebih bijak dan mengedepankan kebutuhan krusial masyarakat desa.
“Masih banyak hal yang lebih mendesak ketimbang motor, seperti perbaikan layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Harusnya itu yang jadi prioritas,” Tutupnya.
Terkait pengadaan motor operasional tersebut dilakukan secara serentak di seluruh desa se-Kabupaten Karawang dengan pembiayaan yang diambil langsung dari DBH masing-masing desa.
Meskipun ada yang mendukung, suara penolakan dari sejumlah Kepala Desa patut menjadi catatan bagi Pemkab Karawang untuk mengevaluasi arah kebijakan agar tidak melukai rasa keadilan di tingkat pemerintahan bawah.
(Red)
Komentar