Karawang | Patriotjabar.id – Polemik pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Karawang terus bergulir, sebagian kalangan menganggap kedua petinggi Kabupaten tersebut tidak memiliki empati terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ditengah – tengah pandemi. Pasalnya, kedua kendraan dinas roda 4 itu harganya sangat fantastis.
Lagi dan lagi, disaat yang lain kontra dengan pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati melalui proses lelang E Katalog, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan berpendapat beda. Dirinya menganggap, bahwa kisaran harga sebesar itu tidak terlalu menggerogoti dan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Suatu keharusan ketika kepimpinan baru memiliki kendaraan dinas yang baru. Hal itu perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan amanat rakyat,” Ujar Andri, Jum’at (24/09/2021).
“Terkecuali jika kondisi dan keadaan APBD Karawang sedang benar – benar defisit, kemudian membeli hal seperti itu, baru bisa dikatakan konyol. Ini kan proses pengadaan melalui E Katalognya diawal Tahun 2021, yang sudah dapat dipastikan melalui proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diakhir Tahun 2020,” Jelasnya.
Andri menambahkan, “Yang artinya, ketika dilakukan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Karawang kondisi keuangan untuk Tahun Anggaran 2021 memungkinkan untuk belanja dua unit mobil dinas itu, tanpa mengurangi kebutuhan prioritas pembangunan,”
“Dan bisa saja, ketika pada saat pembahasan RAPBD, yang melandasi belanja kendaraan dinas dikarenakan prediksi kebutuhan anggaran untuk pandemi menurun. Memang pada saat akhir Tahun lalu, tren kasusnya menurun. Ada pun soal varian baru Delta, merebak dipertengahan Tahun 2021,” Terangnya.
“Ya prinsip dasarnya, selama kebutuhan pembangunan dan kebutuhan lainnya untuk kepentingan masyarakat tidak terganggu. Saya anggap itu bukan masalah, dan tidak perlu dibesar – besarkan. Justru dengan adanya pembelian kendaraan untuk kepentingan dinas itu, bisa dijadikan alasan bagi masyarakat untuk menuntut agar keduanya bekerja lebih optimal lagi,” Ungkap Andri.
“Logikanya, kalau beli mobil bisa. Masa untuk kepentingan pembangunan tidak? Saya mengartikan, dengan seperti itu berarti ada APBD II Karawang dalam kondisi baik, walau diterpa pandemi. Kecuali bila diakhir Tahun anggaran Pemkab Karawang ribut defisit, baru kita kritisi habis – habisan. Tapi selama kebutuhan pembangunan dan program kepentingan publik lainnya dapat terakomodir. Jangankan masing – masing 1 unit, 2 atau 3 unit pun tidak masalah,” Pungkasnya. (Wanto)
Komentar